RSS

Derita Baru Bagi Rakyat Kelas Warteg

04 Des

Jakarta – Nafsu besar memajaki warteg, warung rakyat jelata, bakal menambah derita. Padahal rakyat sudah membayar pajak untuk mensubsidi para konglomerat jahat.

Mulai awal Januari 2011, siapapun yang makan di rumah makan rakyat yang bernama Warteg (warung Tegal), tidak perduli, pengemis, tukang ojek, kuli bangunan dan semua masyarakat kelas bawah lainnya, harus bayar pajak 10% dari harga makanan yang masuk ke perutnya.

Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro menilai, para pemikir, pejabat, doktor dan teknokrat yang mengeluarkan kebijakan itu diyakini sekelas warteg sehingga nafsu banget memungut pajak warteg.

Akibatnya, demokrasi makin jelek di mata publik karena menghisap rakyat. Menurut warga, sudah gila semua elite Jakarta jika Warteg pun ditarik pajak oleh negara. Seharusnya tindakan Gubernur DKI Jakarta memunguti pajak warteg mendapat perhatian Presiden SBY.

Presiden diharapkan jangan sampai membiarkan gubernur dan jajaran anak buahnya memungut pajak warteg. “Ini demokrasi kriminal terhadap rakyat miskin dan lemah. Keterlaluan jika Foke dan SBY membiarkan warteg dipajak. Tolong batalkan,” tambah Sasmito.

Pemda DKI berpendapat, pemungutan pajak Warteg itu dilakukan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada struk khusus dalam pajak warteg ini, Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem self assesment untuk menarik pajak tersebut.

“Jadi kita gunakan sistem self assesment, artinya pengusaha warteg sendiri yang membayarkan nilai pajaknya ke kas daerah. Jadi setiap pelanggan makan langsung kena pajak 10%. Pajak itu dikumpulkan dan tiap bulan diserahkan ke kas,” kata Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Arif Susilo.

Sebelum hal tersebut diberlakukan, jajaran Dinas Pelayanan Pajak DKI terlebih dahulu akan melakukan pendataan terhadap warteg yang bisa dikenakan pajak. Warteg yang akan dikenakan pajak, adalah yang beromzet lebih dari Rp60 juta pertahunnya.

“Jika mereka memenuhi syarat, kita berikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Nanti mereka memberikan setoran pajak ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), melalui unit kas daerah yg ada di kecamatan. Nanti kita akan kembangkan lagi kantor-kantor ini agar ada di seluruh kecamatan,” tandasnya.

Pajak restoran yang akan dikenakan kepada warteg ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan 23 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran 10% untuk warteg.

Berikut bunyi pasal 22 dan 23 UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah: Pasal 22 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 23 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

sumber

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 4 Desember 2010 in Tak Berkategori

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: